MKN | TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan akses keuangan bagi masyarakat hingga wilayah perbatasan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kaltara Semester I Tahun 2026.
Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymaart Sijabat, secara resmi membuka kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (23/4).
Pollymaart menegaskan bahwa akses keuangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kaltara.
Ia menyebut, keterbatasan akses layanan keuangan di daerah perbatasan dan 3T masih menjadi perhatian serius.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pelosok kesulitan mengakses layanan keuangan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah agenda prioritas yang perlu dipercepat. Pertama, peningkatan inklusi keuangan digital melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), khususnya di wilayah perbatasan dan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan, termasuk kepemilikan rekening.
Kedua, penguatan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), tidak hanya sebatas pembukaan rekening, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan literasi keuangan di sekolah.
“Program ini harus menjadi sarana pembelajaran keuangan bagi pelajar,” ujarnya.
Ketiga, percepatan digitalisasi keuangan daerah, termasuk penggunaan QRIS di pasar tradisional guna meningkatkan transparansi transaksi.
Di sisi lain, literasi keuangan juga perlu diperkuat melalui program “Satu Desa Satu Edukasi Keuangan” untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan investasi ilegal
Pollymaart turut menekankan pentingnya sinergi antara program bantuan sosial dengan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Dengan data yang tepat, program ini bisa lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasiando G. Manik, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara, Misran Pasaribu. (dkisp)
