MKN | TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kualitas laporan keuangan daerah melalui kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, di Ruang Serbaguna Gedung Gadis lantai 1, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Denny menyampaikan bahwa rekonsiliasi triwulan I merupakan tahapan penting untuk memastikan keandalan data keuangan dan aset sejak awal tahun anggaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyelarasan data antara perangkat daerah dengan pengelola keuangan serta barang milik daerah.
“Kita menyelaraskan data keuangan dan aset agar tetap akurat dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara optimal.
Selain itu, Denny mengingatkan agar permasalahan yang berulang, khususnya dalam penatausahaan keuangan dan aset, segera diselesaikan. Menurutnya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh ketertiban dan akurasi pencatatan sejak awal.
Ia juga mengimbau perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, mulai dari kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, hingga konsistensi dalam pelaporan.
Denny menjelaskan, rekonsiliasi ini merupakan bagian dari penguatan sistem pengendalian intern pemerintah serta upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan.
Terkait pengelolaan aset, ia menekankan pentingnya penertiban secara berkelanjutan, mulai dari pencatatan, inventarisasi hingga legalitas aset.
“Rekonsiliasi rutin juga menjadi indikator penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga harus dilaksanakan secara konsisten dan berkualitas,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Denny berharap seluruh peserta dapat aktif dan responsif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukan, guna mewujudkan laporan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.
“Melalui sinergi dan komitmen bersama, kita optimis dapat menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang milik daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (dkisp)
