MKN | TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat komitmen dalam menjaga dan mengelola ekosistem pesisir melalui pelaksanaan Forest Programme (FP) VI. Program ini resmi dimulai melalui kegiatan Kick Off Meeting dan sosialisasi yang digelar di Hotel Luminor, Tanjung Selor, pada Selasa (30/6).
Kegiatan yang difokuskan pada perlindungan, konservasi, serta pemulihan hutan mangrove ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., mewakili Gubernur. Cakupan pelaksanaannya ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung sebagai kawasan prioritas.
Dalam sambutannya, Taufik Hidayat menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen seluruh pihak terkait. Menurutnya, menjaga kelestarian mangrove bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
“Sinergi dan komitmen yang kuat menjadi kunci utama dalam melindungi ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan taraf hidup warga di sekitarnya. Kita harus memastikan manfaat lingkungan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Utara memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan, mengingat sebagian besar wilayahnya masih didominasi oleh kawasan hutan yang luas. Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga agar tetap berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan, baik untuk masa kini maupun generasi mendatang.
“Hutan dan mangrove di Kaltara bukan hanya aset daerah, tetapi juga aset nasional bahkan dunia. Ekosistem ini berperan penting menyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur siklus air, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar,” jelasnya.
Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, Taufik mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, mulai dari penurunan kualitas lahan, dampak perubahan iklim, tekanan pemanfaatan sumber daya alam, hingga kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Kaltara, kata dia, akan terus mendukung pelaksanaan program ini melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta kerja sama yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program berjalan sesuai rencana.
“Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan prinsip keberlanjutan, saya yakin kita dapat mewujudkan hutan yang tetap lestari, masyarakat yang mandiri, dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh warga Kaltara,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rehabilitasi Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan RI, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, S.Hut., M.T., serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si. (dkisp)
