MKN | TANJUNG SELOR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gekrafs Kalimantan Utara menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi internal bersama pengurus DPW dan DPC se-Kalimantan Utara, Rabu (18/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Utara ini menjadi momentum strategis dalam penataan dan penguatan struktur organisasi guna meningkatkan efektivitas kerja.
Dalam forum tersebut, pengurus DPW menegaskan pentingnya penyederhanaan fungsi kelembagaan agar organisasi mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam menghadapi dinamika pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
Ketua DPW Gekrafs Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal Paliwang. S.H, menekankan perlunya reposisi kepengurusan secara menyeluruh, mulai dari tingkat DPW hingga DPC di kabupaten/kota.
Menurutnya, langkah ini penting agar seluruh program organisasi dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Reposisi ini merupakan tindak lanjut arahan DPP agar seluruh pengurus aktif bekerja serta memperkuat koordinasi dengan kepala daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara organisasi dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program ekonomi kreatif dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW Gekrafs Kaltara, Mursalim Kahar, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi.
Menurutnya, Gekrafs Kaltara harus dibangun dengan sistem yang tertata, struktur aktif, serta pembagian peran yang jelas di setiap tingkatan.
“Konsolidasi tidak boleh berhenti di forum rapat, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret berupa penataan kepengurusan dan peningkatan kapasitas organisasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Bidang Hukum DPW Gekrafs Kaltara, Rudi Rola, menjelaskan bahwa penempatan Sekretaris DPW yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif merupakan langkah strategis yang telah melalui pertimbangan matang.
Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memperkuat jalur koordinasi dalam pelaksanaan program.
“Penyatuan fungsi ini penting agar tidak terjadi dualisme peran yang dapat menghambat kinerja organisasi. Dengan satu garis koordinasi yang jelas, program dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, peran Sekretaris Eksekutif menjadi penting sebagai penghubung langsung Ketua DPW dalam memastikan kebijakan dan program berjalan efektif.
Hasil rapat tersebut menetapkan bahwa jabatan Sekretaris DPW secara fungsional melekat sekaligus sebagai Sekretaris Eksekutif DPW Gekrafs Kalimantan Utara.
Melalui keputusan ini, DPW Gekrafs Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal organisasi serta mendorong percepatan realisasi program ekonomi kreatif di Kalimantan Utara.
