Mata Kaltara News – Tanjung Selor – Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung, menolak rencana penempatan program transmigrasi di wilayah Kabupaten Bulungan. Ia mengatakan bahwa rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam dan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
Tasa Gung menegaskan bahwa lahan yang tersisa sebaiknya diprioritaskan bagi warga lokal, yang terdiri dari beragam etnis dan telah menetap lama di Kaltara.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan transmigrasi tidak dibuat hanya berdasarkan data di atas kertas, tanpa memahami karakteristik wilayah dan dinamika sosial masyarakat setempat.
“Kita harus melihat dulu kondisi di lapangan, terutama ketersediaan lokasi. Sebab sekarang ini saja masyarakat lokal masih banyak yang belum memperoleh akses terhadap lahan secara memadai,” tegas Tasa Gung.
Tasa Gung juga menyoroti bahwa laju pertumbuhan penduduk dan masuknya investasi telah menyebabkan keterbatasan ruang hidup masyarakat yang ada di Bulungan.
Tasa Gung, Wakil ketua 2 DPRD Bulungan berharap kepada pemerintah, baik pusat maupun provinsi, dapat mempertimbangkan dengan cermat sebelum membuka pintu transmigrasi baru ke Kaltara.
“Kita di DPRD siap memberikan masukan, tapi tentu keputusan harus melalui kajian matang, agar tidak menimbulkan persoalan tambahan di masa depan,” pungkas Tasa Gung.
