Mata Kaltara News – Tanjung Selor, Kamis 17 Maret 2025, Proyek pembangunan gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) yang telah dimulai sejak 20 November 2023 masih belum selesai. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Kanza Sejahtera dengan menggunakan dana APBN 2023 dan APBN 2024 senilai Rp. 82.804.319.663,12.
Namun, proyek tersebut telah mengalami keterlambatan dan belum juga selesai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan dana APBN.
Berdasarkan data yang dihimpun Media Mata Kaltara News, sistem pengadaan barang/jasa juga dipertanyakan. Anggaran APBN Tahun Jamak (Multiyears) Tahun 2023 dan Tahun 2024 senilai Rp 184.757.940.000,00 di Sinyalir dilelang di Kabupaten Barru dan pembangunan gedung BPKP Kaltara senilai Rp 82.804.319.663,12 dengan Nomor Kode Lelang 111600.
Demikian juga dengan sistem lelang Perencanaan Pembangunan Gedung BPKP provinsi Kaltara senilai Rp. 2,738,637,625.00 juga dilakukan di LPSE Kabupaten Deiyai dengan Nomor Kode Lelang 59600.
Jatmiko seorang Supervisor yang ditemui media mata mengatakan baru bergabung dalam Proyek Pembangun Gedung BPKP Kaltara.
“Saya baru bergabung jadi belum tau banyak tentang bangunan ini, yang jelas sampai Sabtu kemarin progres fisik pekerjaan sudah di angka 82%, ” kata Jatmiko.
“Kami mempertanyakan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana APBN untuk proyek ini. Kami juga mempertanyakan sistem pengadaan barang/jasa yang digunakan,” kata Yulius Sekretaris Forum Pemuda Dayak.
Sampai berita ini kami turunkan Pegawai BPKP Provinsi Kaltara belum memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut Namun, diharapkan bahwa pemerintah dapat segera menyelesaikan proyek tersebut dan memberikan penjelasan yang jelas tentang penggunaan dana APBN.
#Tim MKN
