MKN | TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melaksanakan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan pemerataan akses pendidikan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gabungan Dinas 2, Senin (20/4/2026), dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gabungan Dinas 2, Senin (20/4/2026), dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menyampaikan bahwa SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan PPDB, dengan tujuan menghadirkan proses seleksi yang lebih terbuka dan merata.
“SPMB dirancang agar proses penerimaan murid lebih transparan, adil dan bisa diakses semua kalangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengembangan SPMB berfokus pada tiga pilar utama, yakni digitalisasi dan efisiensi, akuntabilitas, serta inklusivitas. Digitalisasi dilakukan untuk mempermudah akses pendaftaran, sementara akuntabilitas memastikan penilaian dilakukan secara objektif. Adapun inklusivitas bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Sosialisasi ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah,” jelasnya.
Di tengah perubahan sistem ini, Datu Iqro menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antar pihak agar pelaksanaan SPMB berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menyosialisasikan SPMB secara luas kepada masyarakat, serta menjalankan prosesnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Provinsi Kaltara,” tegasnya.
Turut hadir Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, serta Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Andrianus Hendro Triatmoko. (dkisp)
