Mata Kaltara News, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Plt. Sekretaris Daerah Ir. Jabbar menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Prioritas Perbatasan Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, pada Rabu (29/10).
FGD ini dihadiri langsung oleh Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, bersama tim yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperoleh data faktual terkait pemenuhan infrastruktur layanan dasar di wilayah kecamatan perbatasan prioritas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga membahas variabel serta indikator pengukuran IPKP KPP, termasuk tantangan pembangunan di kawasan perbatasan yang masih memerlukan perhatian bersama.
Plt. Sekda Nunukan Ir. Jabbar, mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini. Menurutnya, pengukuran IPKP KPP menjadi hal yang krusial karena Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia sekaligus menjadi pintu gerbang dan etalase Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan utara Kalimantan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat tata kelola pembangunan di wilayah perbatasan melalui koordinasi lintas sektor dan lintas batas, penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal, pembangunan infrastruktur serta ekonomi produktif, dan sinergi bersama pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Kami berharap melalui FGD ini dapat diidentifikasi berbagai isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Diharapkan pula lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan,” ujar Jabbar.
Hasil dari pengukuran IPKP kecamatan perbatasan prioritas nantinya diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan kinerja pemerintah daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.(*)
Editor : Mata Kaltara News
