JAKARTA | MKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Langkah nyata dilakukan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang melalui pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian UMKM Republik Indonesia di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian UMKM tersebut, Gubernur Zainal didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, serta sejumlah pejabat utama lingkungan Pemprov Kaltara. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan daerah guna mempercepat perkembangan sektor UMKM di wilayahnya.
Gubernur menjelaskan, saat ini tercatat ada sekitar 51.840 unit usaha UMKM yang beroperasi di Kaltara, dengan kontribusi mencapai 5,51 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto setiap tahunnya. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, mulai dari kualitas produk yang belum maksimal, akses permodalan dan pasar yang terbatas, hingga kurangnya sarana pendukung dan pengolahan hasil produksi.
“Kami telah mengidentifikasi sejumlah hal yang menjadi kendala sekaligus merumuskan solusinya. Dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar UMKM di Kaltara bisa lebih maju dan berdaya saing,” ujar Gubernur Zainal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan pendanaan bagi sembilan program prioritas. Program tersebut meliputi pemberian sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, fasilitas kemitraan dengan lembaga keuangan, bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, pembangunan pusat perdagangan UMKM, sarana promosi, penguatan unit pengemasan produk, serta penyediaan ruang pameran hasil karya masyarakat.
Jika program ini terlaksana, Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi tambahan sebesar Rp102 miliar setiap tahunnya. Selain itu, diharapkan dapat terbuka 500 hingga 1.000 kesempatan kerja baru, lahirnya 50 produk unggulan yang siap bersaing di pasar luar daerah, serta bertambahnya jumlah sertifikasi halal dan hak kekayaan intelektual. Tak kalah penting, targetnya adalah mendorong 1.000 unit usaha naik kelas dan 300 di antaranya mampu menembus pasar modern maupun pemasaran daring.
Pemprov Kaltara juga menyatakan telah menyiapkan kesiapan penuh, mulai dari penyusunan aturan pendukung, pendataan usaha, hingga ketersediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan pusat perdagangan UMKM.
Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyambut baik usulan yang disampaikan. Ia menilai rencana pengembangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional. Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana melakukan kunjungan langsung ke Kalimantan Utara pada bulan Juli mendatang untuk meninjau kondisi di lapangan secara lebih mendalam.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang mempererat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga sektor UMKM dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (*)
