MKN | NUNUKAN – Irwan Sabri melakukan peninjauan langsung ke area pintu air pembangunan Embung Lapri di Sebatik guna mencari solusi atas mandeknya proses pembebasan lahan yang belakangan memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat serius menyelesaikan proyek strategis tersebut dan tidak tinggal diam menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Keseriusan itu, menurutnya, dibuktikan dengan komitmen pengalokasian anggaran yang terus dikucurkan sejak tahun 2025 hingga 2026.
“Tahun 2026 ini kita menganggarkan sebesar Rp24 miliar. Anggaran sudah siap, jadi keliru kalau ada anggapan pemerintah tinggal diam. Kalau kita tidak serius, tidak mungkin anggaran ini kami siapkan karena jika tidak terealisasi malah akan menjadi Silpa,” tegas Irwan Sabri di hadapan tokoh masyarakat dan perangkat desa.
Persoalan Embung Lapri sendiri dinilai cukup kompleks. Petugas di lapangan kerap menghadapi dilema terkait pengoperasian pintu air embung.
Jika pintu air ditutup, lahan masyarakat yang berada di sekitar embung dan belum dibebaskan akan tergenang air dalam skala luas. Namun jika pintu air dibuka, air akan terbuang sia-sia sehingga embung menjadi kosong dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan pasokan air.
Kondisi tersebut bahkan sempat memicu kekhawatiran terjadinya konflik horizontal antara warga terdampak genangan dan warga yang membutuhkan suplai air. Selain itu, muncul pula laporan adanya intimidasi terhadap petugas penjaga pintu air.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Nunukan melibatkan Forkopimda dan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi terbaik.
Bupati juga menginstruksikan Dinas Perkimtan agar segera berkoordinasi secara intensif dengan Kepala Kantor Pertanahan yang baru guna mempercepat penyelesaian administrasi pembebasan lahan.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana menggelar pertemuan bersama seluruh unsur terkait untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum dan aman bagi semua pihak.
Pertemuan tersebut direncanakan melibatkan unsur Forkopimda, Dandim, Kejaksaan, Kepolisian, perwakilan pemilik lahan, kepala desa setempat hingga camat.
Selain itu, Bupati berharap anggota DPRD dari daerah pemilihan Sebatik dapat ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah.
“Kita ingin secepatnya tuntas tahun ini. Namun, saya minta semuanya harus aman dan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
(Sumber: Prokompim Nunukan)
