MKN | TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Luar Biasa Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Utara yang digelar di Tanjung Selor, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, jalannya forum organisasi adat tersebut berlangsung tertib, penuh suasana kekeluargaan, serta mencerminkan kedewasaan dalam proses pergantian kepemimpinan.
Ia menilai dinamika pergantian pengurus dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar, terlebih ketika dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang terbuka dan dapat diterima bersama.
“Pelaksanaannya saya lihat berjalan baik dan kompak. Ini menunjukkan bahwa organisasi mampu menjaga kebersamaan dalam menentukan arah kepemimpinan ke depan,” ujar Achmad Djufrie usai menghadiri pembukaan kegiatan.
Dalam agenda tersebut, turut hadir Anggota DPRD Kaltara Kornie Serliany dan Robenson Tadem. Hadir pula Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sekaligus Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara, Marthin Billa.
Pembukaan Mubes dilakukan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan Majelis Adat Dayak Nasional.
Achmad Djufrie mengatakan, suasana kondusif selama pelaksanaan Mubes menjadi contoh positif bagi organisasi masyarakat adat dalam menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi internal.
Menurutnya, forum tersebut bukan hanya menentukan kepemimpinan baru, tetapi juga memperlihatkan komitmen masyarakat adat dalam merawat nilai budaya serta memperkuat solidaritas antarwarga.
Ia berharap kepengurusan DAD Kaltara yang akan terbentuk nantinya mampu mempererat kebersamaan masyarakat adat Dayak sekaligus membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Utara.
“Ke depan saya berharap DAD bisa semakin memperkuat kekompakan masyarakat adat dan terus berkolaborasi dengan semua pihak demi kemajuan Kalimantan Utara,” katanya.
Ia juga optimistis hasil Mubes Luar Biasa tersebut akan membawa dampak positif bagi keberlangsungan lembaga adat serta mendukung pembangunan daerah yang harmonis, inklusif, dan tetap menjunjung tinggi nilai budaya lokal. (hms)
