MKN | TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong penguatan implementasi Satu Data Daerah melalui Workshop Pengembangan Literasi Data yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Jumat (17/4).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem data yang terintegrasi dan berkualitas.
Workshop tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024, serta diperkuat melalui Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 30 Tahun 2022.
Didukung oleh Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), kegiatan ini juga diarahkan untuk merumuskan kerangka hingga kurikulum sekolah data yang berkelanjutan.
Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, S.Hut., melalui Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Dedy Irawan, S.E., menegaskan bahwa keberhasilan implementasi satu data tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.
“Tanpa pemahaman yang baik, data yang tersedia tidak akan dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan sekolah data menjadi strategi penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola dan memanfaatkan data lintas sektor.
“Program ini diharapkan mampu membangun budaya penggunaan data, sehingga setiap kebijakan berbasis pada data yang akurat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara menargetkan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi juga didorong untuk memperkuat riset dan inovasi berbasis data, guna membangun ekosistem data daerah yang lebih solid.
Dedy menambahkan, ke depan pengembangan sekolah data membutuhkan kurikulum yang terstruktur, adaptif, dan sesuai kebutuhan pengguna.
“Materi dan metode pembelajaran harus selaras dengan tujuan Satu Data Daerah,” tutupnya. (dkisp)
