Mata Kaltara News, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Juni Mardiansyah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan, Kamis (13/11/25). Kegiatan dipusatkan di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan.
Rakor ini menghadirkan dua narasumber, masing-masing Dr. Sumarlan, S.Pd., M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tri Bakti Mulyanto, ST, MT, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ketua TP2D, para kepala OPD terkait, serta para camat se-Kabupaten Nunukan. Dari jalur daring, hadir pula Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Utara, Kepala PLBN Labang, dan Kepala PLBN Sebatik.
Momen Sinkronisasi Program Pembangunan Perbatasan
Dalam sambutannya, Juni Mardiansyah menegaskan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan lintas sektor, khususnya di kawasan perbatasan yang
menjadi beranda terdepan NKRI.
“Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan pada hari ini merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program di internal pemerintah,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Rakor diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, sekaligus memperkuat sinergi antar-stakeholder agar pembangunan perbatasan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Rakor ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan,” tegasnya.
Juni optimistis bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dilengkapi dukungan dari para pemangku kepentingan, akan menghasilkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan membanggakan.
Arah Kebijakan dan Kondisi Infrastruktur Perbatasan
Pada sesi materi pertama, Dr. Sumarlan memaparkan arah kebijakan pembangunan perbatasan Kabupaten Nunukan, termasuk strategi percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan kawasan strategis nasional.
Sementara itu, narasumber kedua, Tri Bakti Mulyanto, menyampaikan kondisi terkini infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Nunukan.
Dalam paparannya, Tri mengungkapkan bahwa total panjang jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan mencapai 224,26 kilometer, dengan rincian:
-
14,7 km sudah berstatus jalan nasional
-
14,70 km berupa jalan aspal
-
124,70 km masih berupa jalan tanah
-
27,05 km berada di dalam kawasan hutan
Data tersebut menunjukkan perlunya percepatan peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas masyarakat, akses logistik, serta penguatan pengawasan kawasan perbatasan.
Kesimpulan
Rakor Pembangunan Perbatasan ini menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di wilayah terluar Indonesia. (*)
Editor: Mata Kaltara News
