Mata Kaltara News, TANJUNG SELOR – Di usianya yang kini memasuki 13 tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) diharapkan dapat terus mengepakkan sayapnya menuju provinsi yang lebih mandiri dan dewasa dari segi pembangunan daerah dan kawasan yang pesat dan berkesinambungan serta dapat membawa arah baru kemajuan daerah dan perekonomian masyarakat khususnya yang berada di wilayah Utara Pulau Borneo ini.
Provinsi Kaltara yang menaungi 4 kabupaten dan 1 kotamadya yakni, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Malinau, Nunukan, dan Kota Tarakan, ini memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) yang cukup besar meski predikat sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdalam dan Terluar) masih disandangnya hingga kini.
“Kemajuan suatu daerah baru, umumnya terletak pada kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangannya,” tutur salah seorang pemerhati keuangan daerah, Bastian Lubis saat dihubungi Via WhatsApp dengan wartawan media ini, Senin (30/06) di sela-sela kesibukannya.
Menurutnya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat strategis dalam memajukan perekonomian daerah masing-masing. Dalam rekapitulasi struktur APBD seluruh Pemda di Kaltara termasuk Pemprov Tahun Anggaran (TA) 2025, pendapatan daerah mencapai Rp11.466,35 miliar yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.787,16 miliar, dan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 9.316,23 miliar.
Melihat komposisi pendapatan tersebut, lanjut Bastian, masih dominannya ketergantungan Pemda-Pemda di Kaltara pada transfer dana dari pemerintah pusat yang berkisar 80.81 persen. Dari sisi anggaran belanja daerah sebesar Rp 13.158,72 miliar per tanggal 27 Juni 2025, baru terealisasi sebesar Rp 2.283,09 miliar atau 17,35 persen dari total belanja. “Jika satu semester realisasinya di bawah normal yakni 35-45 persen dari anggaran yang tersedia. Tentu ini sangat memprihatinkan dan miris sekali bagi pembangunan dan perekonomian masyarakat,” ungkap Bastian.
Sementara kata dia, belanja pegawai tersedia anggarannya sebesar Rp 4.473,00 miliar, juga baru terealisasi sebesar Rp 1.311,06 miliar atau 29,31 persen.
“Anggarannya masih banyak disimpan karena kalau untuk dicadangkan paling tinggi hanya 5 persen saja. Jadi sebaiknya belanja pegawai yang dioptimalkan karena masih banyak pegawai honorer yang hingga kini juga masih mendapat upah rendah yakni di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) seperti petugas kebersihan, satpam dan sopir,” beber Bastian.
Selanjutnya, Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 3.751,97 miliar baru terealisasi Rp 517,91 miliar atau 14,18 persen. Hal ini dapat berdampak dan berpengaruh pada berkurangnya aktivitas perniagaan, dan berkurangnya transaksi perdagangan, tidak adanya peningkatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), serta rendahnya daya beli masyarakat.
Seperti diketahui, anggaran yang tersedia pada Belanja Modal sebesar
Rp 2.666,43 miliar, baru terealisasi Rp 34,24 miliar atau 1,28 persen. Hal ini, lanjut dia, dapat disimpulkan bahwa selama semester pertama tahun 2025 di Kaltara nyaris tidak ada pembangunan infrastruktur yang berarti, dikarenakan tidak ada realisasi anggarannya.
“Tak ada proyek infrastruktur, kontraktor pada puasa penuh. Lapangan kerja nihil membuat perekonomian masyarakat sudah pasti menurun,” ungkap Bastian.
Begitu pula pengeluaran Belanja Modal pada semester kedua, sangat riskan karena pada September nanti, sudah masuk musim hujan sehingga mengganggu pekerjaan fisik yang dapat menyebabkan penguluran waktu kontrak atau addendum sehingga anggarannya baru bisa dimanfaatkan pada tahun berikutnya.
“Pasti yang disalahin nanti adalah iklim/cuaca, padahal yg salah adalah Bendahara Umum Daerah yang ditengarai bekerja tak sejalan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis,” tuturnya.
Dilihat dari segi realisasi anggaran, lanjut Bastian, hal ini sangat tidak sehat sebab semester satu sudah selesai tapi realisasin
